8. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
A. DASAR
HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Setiap
pengusaha wajib untuk mendaftarkan perusahaannya. Wajib daftar perusahaan
dilandasi oleh hukum yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal
23 “Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang
disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri)
daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu”. Selanjutnya pasal 38 KUHD : “Para
persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta
ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera
raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya
dalam surat kabar resmi”.
Selain
yang disebutkan diatas,wajib daftar perusahaan juga berlandaskan
dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1982.Wajib daftar perusahaan sangat penting
bagi pemerintah,antara lain sebagai sumber informasi atau data-data untuk
melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha
yang sehat.
Selain
itu wajib daftar perusahaan ini memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti
secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan
asing.Daftar perusahaan juga merupakan salah satu metode yang dapat membantu
pemerintah untuk menyidik kasus-kasus seperti penyeludupan barang, persaingan dan
lain sebagainya.
Wajib
daftar perusahaan juga memiliki berbagai manfaat,antara lain: untuk menciptakan
keterbukaan antar perusahaan, memudahkan mencari mitra bisnis, mendasarkan
investasi pada perkiraan yang jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Undang-undang
tentang wajib daftar perusahaan memiliki tujuan-yujuan penting antara lain
memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya
secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan,
khususnya golongan ekonomi lemah.
Pada
tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995,
dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT
seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta
perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai
tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan
Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan
MenperindagNo.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan
pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan
kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi,
kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan
peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP.
(I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)
Jadi
dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik
untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi,
perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan
menteri yang berkompeten.
B. KETENTUAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
1) Dasar Pertimbangan Wajib
Daftar Perusahaan
a. Kemajuan dan peningkatan
pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada
khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan,
memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk
semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut
dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di
wilayah Negara Republik Indonesia,
b. Adanya Daftar Perusahaan itu
penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan
menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat
bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha
sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia
usaha.
c. Bahwa sehubungan dengan
hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
2) Ketentuan Umum Wajib Daftar
Perusahaan
Dalam Pasal 1 UU Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan
adalah :
a. Daftar Perusahaan adalah
daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang
ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang
dari kantor pendaftaran perusahaan; Daftar catatan resmi terdiri
formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib
didaftarkan;
b. Perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus
menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;Termasuk juga
perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga
sosial, misalnya, yayasan.
c. Pengusaha adalah setiap orang
perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis
perusahaan;
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
d. Usaha adalah setiap tindakan,
perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh
setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
e. Menteri adalah Menteri yang
bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.
C.
TUJUAN DAN SIFAT WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN
Daftar perusahaan
bertujuan mencatat bahan – bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu
perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang
perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin
kepastian berusaha.
Maksud
diadakanya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar
supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran
yang keliru mengenai perusahan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk
mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa sehingga pada umumnya gambaran itu
mempengaruhi terjadinya perbuatan – perbuatan ekonomis pihak – pihak yang
berminat mengadakan perjanjian.
Daftar
wajib perusahan juga memberikan perlindungan kepada perusahan – perusahaan yang
menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia
usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemar serta memberikan
informasi resmi mengenai perusahaan jika suatu saat di butuhkan.
Wajib
Daftar Perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa daftar perusahaan itu
dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang
yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan
yang tercantum dalam daftar perusahaan tertentu, setelah membayar biaya
administrasi yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.
D.
KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
1)
Dasar Pertimbangan Wajib Daftar
Perusahaan
a.
Kemajuan dan peningkatan pembangunan
nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang
menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya
Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan
perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara
Republik Indonesia.
b.
Adanya Daftar Perusahaan itu penting
untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan
menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat
bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha
sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia
usaha.
c.
Bahwa sehubungan dengan hal-hal
tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2)
Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan
Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum
yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah:
a.
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan
resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan
atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang
dari kantor pendaftaran perusahaan; Daftar catatan resmi terdiri
formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan;
b.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;Termasuk juga
perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga
sosial, misalnya, yayasan.
c.
Pengusaha adalah setiap orang
perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis
perusahaan;
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
d.
Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan
atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap
pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
e.
Menteri adalah Menteri yang
bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.
E. CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN
Menurut pasal 9 dan 10 cara dan tempat serta waktu pendaftaran
diatur dalam pasal tersebut yang berbunyi antaralain :
Pasal 9
1.
Pendaftaran dilakukan
dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada
kantor tempat pendaftaran perusahaan.
2.
Pendaftaran formulir
dilakukan dikantor pendaftran perusahaan yaitu:
a)
Ditempat kedudukan kantor
perusahaan
b)
Ditempat kedudukan setiap
kantor cabang, kantor pembantu, perusahaan atau kantor anak perusahaan
c)
Ditempat kedudukan setiap
kantor agen dengan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.
3.
Dalam hal suatu
perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal
ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibukota
provinsi tempat kedudukan
Pasal 10
Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan
setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Pendaftaran perusahaan dilakukan
oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah pada
KPP Tingkat II tempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak
termasuk kuasa untuk mendatangani Formulir pendaftaran perusahaan. Pendaftaran
dilakukan dikantor departemen perindustrian dan perdagangan atau Dinas yang
membidangi perdagangan Kabupaten/kota selaku kantor pendaftaran perusahaan
(KPP)
F. HAL – HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN
Hal – hal yang wajib didaftarkan itu
tergantung pada bentuk perusahaan, seperti perseroan terbatas, koperasi,
persekutuan atau perseorangan.
1.
Perseroan terbatas
2. Nama
perseroan
3. Merek
perusahaan
4. Tanggal
pediri perseroan
5. Jangka
waktu berdirinya
6. Kegiatan
– kegiatan pokok usaha perseroan
7. Izin
usaha yang dimiliki
8. Alamat
perusahaan pada waktu perseroan didirikan
9. Alamat
setiap kantor cabang, kantor pemabantu, dan agen serta perwakilan perseroan
10. Tanggal
dan nomor pengesahan badan hokum
11. Tanggal
pengajuan permintaan pendaftaran
12. Tanggal
dimulainya kegiatan usaha
Berkenaan dengan setiap pengurus dan
komisaris :
1.
Nama lengkap
2. Nomor
dan tanggal tanda bukti
3. Alamat
dan Negara tempat tinggal yang tetap
4. Kewarganegaraan
5. Tanggal
mulai menduduki jabatan
2. Koperasi
3. Nama
koperasi
4. Tanggal
pendiri
5. Kegiatan
pokok
6. Alamat
perusahaan berdasarkan akta pendirian
Berkenaan dengan setiap pengurus dan
komisaris :
1.
Nama lengkap
2. Nomor
dan tanggal tanda bukti
3. Alamat
dan Negara tempat tinggal yang tetap
4. Kewarganegaraan
5. Tanggal
mulai menduduki jabatan
6. Kegiatan
usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksaan
Pada waktu pendaftaran juga wajib
diserahkan salinan resmi akta pendiri koperasi yang disahkan serta salinan
surat pengesahan dari jabatan yang berwenang untuk itu.
1. Persekutuan
komanditer
2. Tanggal
pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan
3. Nama
persekutuan
4. Kegiatan
pokok dan kegiatan usaha perseketuan
5. Izin
usaha yang dimiliki
6. Alamat
setiap kantor cabang dan alamat perusahaan
7. Jumlah
sekutu yang terperinci dalam jumlah sekutu aktif dan pasif
8. Besar
modal atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif
9. Tanda
tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan
persekutuan
Apabila perusahaan berbentuk
Persekutuan Komanditer atas Saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 pasal ini, juga didaftarkan hal – hal mengenai modal yaitu :
1.
Besarnya modal komanditer
2. Benyakanya
saham dan besarnya masing – masing saham
3. Besarnya
modal yang ditempatkan
4. Besarnya
modal yang disetor
Sumber: