3. HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
A. HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
Hukum
Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan
antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam
tradisi hukum di daratanEropa (civil law) dikenal
pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum
privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common
law) tidak dikenal pembagian semacam ini. Hukum di Indonesia merupakan
campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.
Sebagian
besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa
kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia
yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda
(Nederlandsch-Indie).
Yang
dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi
seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah
hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan
Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah
dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya
mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang
Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
Salah
satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek
hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat
atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur
hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik
dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum
administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum
perdata men gatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari,
seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian,
pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat
perdata lainnya.
Ada
beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut
juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon
(yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara
persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya
Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem
hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia
didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada
masa penjajahan.
Bahkan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia
tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau
dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di
Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk
Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai
1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di
Perancis dengan beberapa penyesuaian.
Adapun
kriteria hukum perdata yang dikatakan nasional yaitu :
1. Berasal
dari hukum perdata Indonesia
2. Berdasarkan
sistem nilai budaya
3. Produk
hukum pembentukan Undang-undang Indonesia
4. Berlaku
untuk semua warga negara Indonesia
5. Berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia
B. SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA
Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata
yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah Hukum Perdata
Eropa. Bermula di benua Eropa berlaku Hukum Perdata Romawi, disamping adanya
hukum tertilis dan hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi
pada waktu itu sebagai hukum asli di negara-negara di Eropa. Oleh karena itu
keadaan hukum di Eropa kacau balau, dimana setiap daerah selain mempunyai
peraturan-peraturan sendiri juga peraturan itu berbeda-beda.
Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon
terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama Code Civil de Francais yang
juga dapat disebut Code
Napoleon, karena Code Civil des Francais ini merupakan
sebagaian dari Code Napoleon. Sebagai petunjuk penyusunan Code Civilini
dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan
Pothies. Disamping itu juga dipergunakan Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jernonia
dan Hukum Cononiek.
Mengenai peraturan hukum yang belum ada di
jaman Romawi antara lain masalah wessel, asuransi, dan badan-badan hukum, pada
jaman Aufklarung (sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab
Undang-Undang tersendiri dengan nama Code
de Commerce.
Sejalan dengan adanya penjajahan oleh
Belanda (1809-1811), Raja Lodewijk Napoleon menetapkan Wetboek Napoleon Ingeright Voor het Koninkrijk
Holland (isinya mirip dengan Code Civil ded Francais atau
Code Napoleon) untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Netherland).
Pada 1811, saat berakhirnya penjajahan dan Netherland disatukan dengan Prancis,
Code Civil des Francais atau Code Napoleon tetap berlaku di Belanda.
Setalah beberapa tahun kemerdekaan Belanda
dari Prancis, Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodefikasi dari hukum
perdatanya. Pada 5 Juli 1830, kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek Van Koophandle (WVK) yang
isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Frances dan Code de
Commerce.
Pada tahun 1948, kedua undang-undang produk
Netherland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan Azas Koncordantie (Azas
Politik Hukum). Saat ini kita mengenal Burgerlijk Wetboek (BW) dengan nama KUH
Sipil (KUHP), sedangkan untuk Wetboek Van Koophandle (WVK) kita mengenalnya
dengan nama KUH Dagang.
C. PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA
Hukum
Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam
masyarakat. Hukum Perdata mempunyai arti yang luas, yakni meliputi semua Hukum
Privat Materiil, dan dapat dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana. Hukum
Privat Materiil (Hukum Perdata Materiil) adalah hukum yang memuat segala
peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan
kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Di dalamnya terkandung
hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara timbal balik dalam
hubungan terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu. Disamping
Hukum Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formiil yang lebih dikenal
dengan HAP (Hukum Acara Perdata) yang artinya hukum yang memuat segala
peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan
pengadilan perdata.
Mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini di
Indonesia dapat kita katakana masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka
warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor yaitu :
1)
Faktor ethnis disebabkan keaneka ragaman hukum adat
bangsa Indonesia karena Negara kita Indonesia ini terdiri dari beberapa suku
bangsa.
2)
Faktor hostia yuridis yang dapat kita lihat, yang
pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu
:
a.
Golongan eropa dan yang dipersamakan.
b.
Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)
dan yang dipersamakan.
c.
Golongan timur asing (bangsa cina, India, arab).
Dan pasal
131.I.S. yaitu mengatur hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing
golongan yang tersebut dalam pasal 163 I.S. diatas. Adapun hukum yang
diperlakukan bagi masing-masing golongan yaitu :
a.
Bagi golongan eropa dan yang dipersamakan berlaku
huku perdata dan hukum dagang barat yang diselenggarakan dengan hukum perdata
dan hukum dagang di negara belanda berdasarkan azas konkordinasi.
b.
Bagi golongan bumi putera dan yang dipersamakan
berlaku hukum adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di
kalangan rakyat, dimana sebagian besar dari hukum adat tersebut belum tertulis,
tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
c.
Bagi golongan timur asing berlaku hukum
masing-masing , dengan catatan bahwa golongan bumi putera dan timur asing
diperbolehkan untuk menundukan diri kepada hukum eropa barat baik secara
keseluruhan maupun untuk macam tindakan hukum tertentu saja.
Peraturan
– peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti:
a.
Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia Kristen
(staatsblad 1933 no 7.4).
b.
Organisasi tentang maskapai andil Indonesia (IMA)
Staatsblad 1939 no 570 berhubungan dengan no 717.
Dan ada
pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga Negara , yaitu
:
a.
Undang-undang hak pengarang (auteurswet tahun 1912).
b.
Peraturan umum tentang koperasi (saatsblad 1933 no
108).
c.
Ordonansi woeker (saatsblad 1938 no 523).
d.
Ordonansi tentang pengangkutan di udara (staatsblad
1938 no 98).
D. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu
pengetahuan dibagi dalam 4 bagian yaitu:
1)
Hukum Perorangan atau Badan Pribadi
(personenrecht)
Memuat
peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur,kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum,tempat tinggal(domisili)dan sebagainya.
2)
Hukum Keluarga (familierecht)
Memuat
peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena
hubungan keluarga / kekeluargaan seperti perkawinan,perceraian,hubungan orang
tua dan anak,perwalian,curatele,dan sebagainya.
3)
Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht)
Memuat
peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan
harta kekayaan seperti perjanjian,milik,gadai dan sebagainya.
4)
Hukum Waris(erfrecht)
Memuat
peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan
seseorang yang telah meninggal dunia,dengan perkataan lain:hukum yang mengatur
peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.
Sumber: