Kasus Pelanggaran Etika Profesi Hakim

KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI
HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Dikutip dari: news.detik.com
Posted on 03/06/2011 by Redaksi detik.com in News
(https://news.detik.com/berita/d-1652742/ky-telusuri-pelanggaran-kode-etik-hakim-syarifuddin)

Jakarta - Bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) turut bergerak untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim SU. Jika KPK mengusut pada ranah pidana, KY menelisik dari segi kode etik.
"Kalau KY posisinya walaupun proses KPK jalan, KY akan menelusuri pelanggaran perilaku hakim S, tetap ada proses penelusuran oleh KY" ujar Jubir KY Asep Rahmat Fajar di Jakarta, Jumat (3\/6\/2011).
Menurut Asep, KPK dan KY dapat berjalan beriringan untuk menelusuri pelanggaran yang dilakukan oleh SU, karena ranah kedua lembaga itu berbeda. Namun KY belum menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim lain.
"Kalau secara fungsi KY kita kan disini pelanggaran kode etik jadi kita sekalipun proses sedang berjalan di KPK, KY akan tetap menelusuri kejadian ini terkait kode etik" terang Asep.
KPK resmi menetapkan SU dan kurator berinisial PW sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis UU Tipikor.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, selain menyita uang Rp 250 juta dan mata uang asing, KPK juga menyita ponsel dari tangan SU. "Penyidik menemukan 2 barang bukti baru 2 buah ponsel yang didapat di tas SU" sebutnya saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Jaksel, Kamis (2\/6) kemarin.
KPK menjerat SU dengan pasal 12 a atau b atau c pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU No 31\/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20\/2001. Sementara PW dijerat pasal 6 ayat 1 a dan atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan pasal 13 UU No 31\/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20\/2001.
Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim SU. KY diprediksi tidak akan kesulitan melakukannya karena pelanggaran kode etik hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tampak kasat mata. "Pelanggaran kode etiknya terlihat jelas. Pertama seorang hakim tidak boleh berhubungan dengan suatu pihak yang berperkara. Kedua, hakim tidak boleh menerima sesuatu" terang aktivis Indonesia Legal Roundtable, Maria Louisa ketika dihubungi Minggu (12\/6\/2011) pagi.
Berdasarkan kode etik dan perilaku hakim yang menjadi keputusan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam surat bernomor 047\/KMA\/SKB\/IV\/2009, SU memang terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik. Fakta dia menerima uang senilai Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan dapat merujuk kepada setidaknya dua pelanggaran dua kode etik.
Pertama, SU bertemu dengan seorang kurator yang menangani kasus kepailitan PT Sky Camping Indonesia. Kasus tersebut tengah disidangkan dan ditangani oleh SU. Berdasarkan tata kode etik, pada poin 5, disebutkan dengan tegas seorang hakim harus berintegritas tinggi. Di dalam poin itu disebutkan dengan gamblang, hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
Kedua, SU menerima uang dari Puguh. Padahal pada kode etik poin 7, seorang hakim diwajibkan untuk dapat menjunjung tinggi harga diri. Di dalamnya disebutkan hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim. Namun khusus pada poin ini, pihak SU mengaku tidak menahu.

Kesimpulan :
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Hakim SU telah melakukan pelanggaran terhadap etika profesi sebagai seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim tersebut didakwa terlibat dalam transaksi keuangan yaitu menerima uang senilai Rp250 juta dari kurator Puguh Wirawan. Hal ini dapat merujuk kepada setidaknya dua pelanggaran dua kode etik. Dari kejadian tersebut, berarti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, SU telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesionalisme seorang Hakim yakni terdapat pada poin 5 yaitu disebutkan dengan tegas seorang hakim harus berintegritas tinggi. Serta pada poin 7 yaitu disebutkan hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim. Karena Hakim SU telah menerima uang senilai Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan. Pelanggaran terhadap etika profesi terkait yang dilakukan yaitu sesuai dalam undang-undang, maka Hakim SU ditetapkan melanggar pasal 12 huruf a dan atau b dan atau c, dan atau pasal 6 ayat 2 dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.20 Tahun 2001) Pasal 6 ayat dua menyatakan bagi hakim yang menerima pemberian atau janji dipidana maksimal 15 tahun. Sementara pasal 12 huruf a dan atau b dan atau c untuk hakim yang menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara, ancaman hukumannya 20 tahun.

Popular posts from this blog

Pelanggaran Kode Etik di Masyarakat 2

Hello Girls! Assalamu’alaykum… Disini aku mau ceritain beberapa keseharian aku (lagi) yeayyy jgn bosen yaa bacanya hehehe…. Day One! Jumat, 20 Oktober 2017 Hari ini aku kuliah di kampus J3 jam set11 dan cuaca sedang panas panasnya. Hari ini aku melihat ada pelanggaran kode etik pada diriku sendiri L Jadi pagi tadi aku membantu mama untuk membereskan rumah kira-kira sampe jam 10. Kemudian aku prepare untuk berangkat kuliah. Aku baru selesai prepare jam set11. Aku berfikir jam segitu baru berangkat perjalanan ke kampus 30 menit kemungkinan jam 11 aku baru sampai disana. Lalu jam set12 istirahat ishoma dam masuk lagi jam set1. Kamudian aku jadi semakin malas untuk berangkat aku berpikiran kalo lebih baik aku berangkat jam 12. Kemudian solat disana & mengikuti kelas. Jadi pelanggaran kode etik yang aku alami hari ini adalah aku tidak tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan L Day Two! Sabtu, 21 Oktober 2017 Sabtu ini aku peresentasi kelompok Akuntansi Manajemen Lanjut ja...
Read more

8. PERMODALAN KOPERASI

I.        ARTI MODAL KOPERASI Pengertian modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini bias berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga, maupun surat-surat hutang. II.     SUMBER MODAL 1.       Modal sendiri dapat berasal dari: a.        Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok setiap anggota adalah sama besar. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. b.       Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibayar tiap bulan. Jumlah simpanan wajib tidak harus sama untuk tiap anggota. Simpanan waji...
Read more

Pentingnya Kode Etik Profesi Akuntansi

Hello Girls! Assalamu'alaykum... Kali ini aku mau bahas tentang Kode Etik Profesi Akuntansi. Sebelumnya Kode Etik adalah aturan perilaku etika Akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode Etik tersebut dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional. Kode Etik dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai Akuntan Publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, Instansi Pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalannya. Berikut adalah 8 prinsip yang menjadi dasar Dalam Kode Etik Profesi Akuntansi yang berlaku dalam IAI (Ikatan Akuntan Indonesia): 1.       Prinsip Integritas Prinsip integritas ini mewajibkan setiap Profesi Akuntansi bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Artinya integritas adalah berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan professio...
Read more